|
|---|
Showing posts with label politik. Show all posts
Showing posts with label politik. Show all posts
Monday, February 28, 2011
Hasil Pemilukada Tangsel : Pengumuman KPUD Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilkada Tangsel - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Tangerang Selatan akan mengumumkan hasil penghitungan suara Pilkada Ulang pada Kamis (3/3) mendatang. Sementara penghitungan suara di tingkat PPK di kecamatan diusahakan akan selesai pada Selasa (1/3) besok.
Ketua KPUD Kota Tangsel Iman Perwira Bachsan mengatakan, pihaknya sudah mulai melakukan penghitungan suara Pilkada Tangsel di setiap PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) sejak Senin (28/2) ini. "Penghitungan suara di KPU sendiri paling cepat tanggal 3 Maret nanti," kata Iman di kantornya, Senin (28/2/2011).
Iman menerangkan, bila rapat pleno di tingkat PPK dapat selesai dalam waktu satu hari, pihaknya langsung akan menggelar pleno di tingkat KPU pada Kamis (3/3) sesuai tahapan jadwal. Hasil penghitungan suara tersebut akan langsung diumumkan kepada publik.
"Di rapat pleno yang akan kami gelar itu sekaligus penetapan dan pengumuman kepada publik," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, atas nama KPU pihaknya secara khusus mengimbau kepada masyarakat umum dan para kandidat dapat menerima apapun hasil Pilkada ulang. Mereka yang berseberangan prinsip pada saat pemilihan diimbau untuk rekonsiliasi pasca pemungutan ulang selesai.
"Seluruh masyarakat harus bisa berjiwa besar. Ini hanya sebuah proses untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Tangsel. Sebab, bagaimanapun di daerah ini harus ada pemimpin definitif," ujarnya.
Labels: politik
Tuesday, February 22, 2011
Hak Angket Mafia Pajak Gagal Lolos Hasil Voting Sebab Penolakan Hak Angket Pajak
0 comments Posted by ai at 10:07 AMHak Angket Mafia Pajak Gagal Lolos Hasil Voting Sebab Penolakan Hak Angket Pajak - Sidang paripurna DPR yang menentukan lolos tidaknya Hak Angket Mafia Pajak kembali dibuka. Paripurna DPR sepakat untuk melakukan voting hanya satu kali.
Dua jam sudah lobi di sela sidang paripurna DPR berakhir. Lobi yang menentukan agenda selanjutnya, diterima atau tidaknya Hak Angket Mafia Pajak, akhirnya mengerucutkan dua pilihan.
Sekitar pukul 17.15 WIB, skors sidang paripurna di gedung DPR, Jakarta, Selasa 22 Februari 2011, dicabut pimpinan sidang Marzuki Alie yang juga Ketua DPR. Marzuki pun melaporkan hasil rapat konsultasi pimpinan fraksi kepada seluruh peserta sidang paripurna.
Menurut Marzuki rapat konsultasi tadi berkesimpulan, bahwa musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara atau voting. "Untuk voting, akan dilakukan dua kali voting. Pertama memilih opsi, kedua pengambilan keputusan," kata Marzuki.
Dua opsi yang ditawarkan itu yakni, pertama Paripurna menerima atau menolak Angket, berhenti sampai di situ. "Opsi kedua, bila paripurna menolak Angket, maka apa usaha kita? Lanjut rapat ke Komisi Gabungan," ujar Marzuki yang juga Wakil Dewan Pembina Partai Demokrat ini.
Dua opsi yang ditawarkan Marzuki ini panen interupsi. Semua menyelak Marzuki untuk berbicara. Akhirnya, mantan Sekjen Demokrat ini mendaftar mereka yang menginterupsi. Mereka yang mendapat giliran pertama menyampaikan pendapatnya yakni politisi Demokrat, Ruhut Sitompul.
Hak Angket Pajak gagal lolos
Hak Angket Pajak akhirnya gagal lolos. Hal ini berdasarkan hasil akhir voting di sidang paripurna DPR. "Dengan demikian, usul hak angket tentang perpajakan ditolak," kata Ketua DPR Marzuki Alie di tengah sidang paripurna DPR, Jakarta, Selasa 22 Februari 2010.
Dari 530 anggota DPR yang hadir, sebanyak 264 menerima usulan Hak Angket Pajak. Sementara, sebanyak 266 orang menolak Hak Angket Pajak.
Berikut posisi terakhir dukungan Angket Pajak:
1. Demokrat: Jumlah 145 orang, semua menolak
2. Golkar: Jumlah 106 orang, semua menerima
3. PDIP: Jumlah 84 orang, semua menerima
4. PKS: Jumlah 56 orang, semua menerima
5. PAN: Jumlah 43 orang, semua menolak
6. PKB: Jumlah 28 orang, 26 menolak, 2 menerima
7. PPP: Jumlah 26 orang, semua menolak
8. Gerindra: Jumlah 26 orang, semua menolak
9. Hanura: Jumlah 16 orang, semua menerima. (Vivanews.com)
Labels: politik
Thursday, February 10, 2011
Blog Alanda Kariza Isi Curhat Putri Terdakwa Kasus Bank Century Arga Tirta Kirana Di Jejaring Sosial Dan Blog Banyak Dukungan
0 comments Posted by ai at 8:53 AMBlog Alanda Kariza Isi Curhat Putri Terdakwa Kasus Bank Century Arga Tirta Kirana Di Jejaring Sosial Dan Blog Banyak Dukungan - Siapa yang tidak sedih tatkala sang Mama tercinta di beritakan terlibat kasus. Alanda Kariza pun curhat di blognya dan tak menyangka dapat banyak dukungan.
Putri terdakwa kasus bailout Bank Century Arga Tirta Kirana, Alanda Kariza, mengaku terkejut dengan dukungan yang diterima usai menayangkan curhatnya di blog. Alanda tak menyangka jika curhatnya akan didengar banyak orang. Baca Arga Tirta Kirana Dan Kasus korupsi Bank Century
"Enggak kebayang seperti itu, saya hanya nulis saja, alhamdulliah mengucapkan terimakasih juga yang mendoakan, memberikan komentar, termasuk media," ucapnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (10/2/2011).
Dia berharap apa yang dia lakukan akan memberi pengaruh terhadap proses hukum yang dijalani ibunya sekarang.
"Semoga apa yang terjadi sekarang bermanfaat terhadap kasus ibu," ujarnya.
Seperti diketahui, gadis berusia 19 tahun itu berbagi cerita melalui blog pribadinya tentang proses hukum Bank Century yang mendera ibunya, lengkap dengan derita keluarganya setelah sang ibu ditetapkan sebagai tersangka dan harus menjalani proses persidangan.
Alanda mencurahkan kegalauhan hatinya setelah sang ibu dituntut hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa, 25 Januari 2011 lalu. (news.okezone.com)
Wednesday, February 9, 2011
Arga Tirta Kirana Dan Kasus korupsi Bank Century - Ditanya soal tuntutan 10 tahun penjara terhadap terdakwa korupsi Bank Century, Arga Tirta Kirana, Jaksa Penuntut Umum perkara itu enggan berkomentar.
"Saya tidak berwenang menjawab itu," singkat salah satu anggota JPU perkara itu yang menolak disebutkan namanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (9/2/2011).
Wanita itu menolak menjelaskan mengapa tuntutan terhadap Arga yang hanya Kepala Divisi Corporate Legal Bank Century saat itu berbeda jauh dengan tuntutan terhadap pemilik Bank Century sendiri, Robert Tantular yang hanya dituntut 8 tahun penjara dan denda Rp50 miliar.
Pukul 10.00 WIB, besok, Arga dijadwalkan akan membacakan pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Dia hanya menjelaskan, bukan hanya Arga saja yang dituntut 10 tahun penjara, tapi juga atasan Arga di Bank Century yaitu Linda yang disidangkan bersamaan. "Iya tuntutannya sama, dua-duanya 10 tahun. Keduanya dijadikan satu berkas perkara."
Arga adalah seorang terdakwa kasus Bank Century. Mantan Kepala Divisi Corporate Legal Bank Cetury itu dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar. Tuntutan itu dinilai tidak adil dibanding dengan tuntutan yang dijatuhkan kepada Robert Tantular dan Hermanus Hasan Muslim sebagai pemilik bank bermasalah tersebut.
Robert Tantular, yang juga pemilik Century hanya dituntut delapan tahun penjara, dengan denda Rp50 miliar. Robert kemudian divonis empat tahun penjara dan denda Rp50 miliar/subsider lima bulan penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, Mahkamah Agung kemudian memperberat hukumannya menjadi sembilan tahun penjara dan denda Rp100 miliar subsider kurungan delapan bulan, setelah jaksa kembali melakukan upaya hukum.
Keberatan Arga terhadap tuntutan itu menjadi pembicaraan hangat setelah putrinya, Alanda Kariza menyampaikan curahan hati dalam blognya. Ia menilai tuntutan jaksa tidak adil karena menuntut ibunya jauh lebih besar ketimbang terdakwa kasus yang sama lainnya.
Sumber : http://nasional.inilah.com/read/detail/1223942/jaksa-enggan-komentari-keberatan-arga-kirana
Apakah kasus korupsi Bank Century bagian dari Politik Indonesia dan juga bagian budaya politik Indonesia
Labels: politik
Monday, January 17, 2011
9 Kebohongan Lama Dan Baru Pemerintah Daftar 18 Kebohongan Dibacakan di Depan SBY
0 comments Posted by ai at 9:38 PM9 Kebohongan Lama Dan Baru Pemerintah Daftar 18 Kebohongan Dibacakan di Depan SBY - Masalah tentang kebohongan yang di lakukan pemerintah membuat kerisauan pemerintah SBY, sehingga mengundang tokoh lintas agama.
Pertemuan selama 4,5 jam antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan sejumlah tokoh agama di Istana Negara, berlangsung secara terbuka. Tokoh lintas agama bahkan kembali membacakan 18 kebohongan yang pernah dibacakan beberapa waktu lalu.
"Kami sangat terus terang membacakan. Seruan itu dibacakan lagi, dan saya kira itu diterima oleh Presiden," kata Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia Andreas Anangguru Yewangoe, usai pertemuan, Selasa dini hari, 18 Januari 2011.
Dari 18 kebohongan itu, sembilan kebohongan lama dan sembilan kebohongan baru. Kebohongan lama yang dimaksud menyangkut angka kemiskinan yang semakin meningkat, kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, ketahanan pangan dan energi yang gagal total, anggaran pendidikan yang terus menurun, pemberantasan teroris yang belum maksimal, penegakan HAM yang tidak ada tindak lanjut hukumnya, kasus Lapindo yang penyelesaiannya belum jelas, kasus Newmont yang nyatanya terus saja membuang limbah tailing ke Laut Teluk Senunu, sebanyak 120 ribu ton, dan tidak adanya renegosiasi kontrak dengan Freeport.
Sedangkan sembilan kebohongan baru pemerintah menyangkut: tidak adanya transparansi dalam menjalankan pemerintahan terkait mundurnya Sri Mulyani dari posisi Menkeu, kebebasan beragama dan persatuan bangsa seperti yang dicanangkan pemerintahan SBY dianggap angin lalu karena masih terjadi 33 kali penyerangan fisik yang mengatasnamakan agama.
Selain itu, tidak adanya kebebasan pers yang terlihat dari 66 kasus fisik dan non fisik yang dialami insan pers, kasus pelecehan dan kekerasan terhadap para TKI di luar negeri, tidak adanya reaksi atas masalah kedaulatan NKRI saat tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan ditangkap polisi Malaysia.
Kebohongan lainnya menyangkut penegakan hukum, kasus rekening gendut polisi, intimidasi terhadap antikorupsi dan kasus lawatan Gayus Tambunan ke sejumlah lokasi.
Walau pertemuan berlangsung sekitar 4,5 jam, mulai pukul 20.00 WIB Senin 17 Januari 2011 hingga pukul 00.30 WIB Selasa, pembahasan dalam pertemuan itu masih bersifat awal. Belum ada pembicaraan yang bersifat substansif.
"Hal-hal sangat susbtansial akan dibahas selanjutnya nanti. Jadi ini bukan akhir, ini baru tahap sangat awal," lanjut Andreas.
Karena itu Andreas mengatakan tokoh agama akan terus mengawal seruan mereka agar diperhatikan Pemerintah. "Kami akan kawal terus dan akan tuntut untuk terus dialog," lanjut Andreas.
Sementara itu Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto mengatakan tokoh agama menuntut pengentasan angka riil kemiskinan di Indonesia. Namun menurut Kuntoro, Pemerintah tidak pernah berbohong karena terus berusaha melakukan perbaikan.
"Saya kira itu hal yang memang berproses untuk kita perbaiki," jawab Kuntoro.
Sumber : http://politik.vivanews.com/news/read/199802-18-kebohongan-dibacakan-di-depan-sby
Labels: politik
Saturday, January 15, 2011
Kebohongan Pemerintah Bakal Terbongkar - Pengamat sosial budaya, Radhar Panca Dana menegaskan, pelbagai kebohongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bakal terkuak ke publik, meski ditutup rapat-rapat melalui retorika.
"Kemunafikan tidak bisa ditutupi dengan retorika. Mau sehebat apapun SBY sebagai presiden kalau dia munafik, akan terlihat oleh semua kalangan. Tidak ada kebenaran yang bisa ditutupi dengan retorika," ucap Radhar di Jakarta, Sabtu (15/1/2011).
Ungkapan Radhar ini menanggapi tudingan para pemuka agama yang menganggap SBY berbohong, namun tudingan itu dibantah pihak Istana. Mestinya, Istana tidak usah membantah dengan retorika tapi dengan karya
nyata.
"Yang penting bagaimana pemimpin membuktikan kata-katanya jadi karya nyata. Itu akan jadi pembenar dari semua kata-kata yang dianggap kemunafikan dan kedustaannya," ujar Radhar.
Ia menegaskan, negeri ini akan hancur jika dibangun dengan statemen-statemen munafik. "Kalau negeri ini sudah sampai ke tingkat kemunafikan dengan menyatakan ya padahal tidak, maka kehancuran sudah dimulai dari situ. Peradaban kebudayaan dan kemanusiaan sudah ditipu oleh kemunafikan," jelasnya.
Radhar menyerukan agar rakyat tidak boleh melegitimasi kebohongan yang dilakukan penguasa. "Kalau kita melegitimasi kebohongan dalam kehidupan, kita membangun saling ketidakpercayaan bangsa. Dan itu telah menyulut bom waktunya sendiri," tuturnya.
Source : http://nasional.inilah.com/read/detail/1147362/radhar-kebohongan-pemerintah-bakal-terbongkar
Labels: politik
Tuesday, January 11, 2011
Pemenang Pilkada Toraja Utara ke-2 Hasil Perolehan Penghitungan Suara 80 % Suara Pemilukada Putaran Kedua Versi Quick Count
0 comments Posted by ai at 10:02 AMPemenang Pilkada Toraja Utara ke-2 Hasil Perolehan Penghitungan Suara 80 % Suara Pemilukada Putaran Kedua Versi Quick Count - Dari 80 % jumlah perolehan suara Hasil real quick count yang dilakukan Adhyaksa Supporting House menunjukkan pasangan Sobat unggul tipis 53,11 persen di putaran kedua atas pasangan Yes yang meraih 46,89 persen suara.
Berdasarkan hasil real quick count pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) Toraja Utara (Torut), menunjukkan pasangan Frederik Batti Soring-Frederik Buttang Lombelayuk (Sobat) yang diusung Partai Golkar, PKPI, dan PDK mengungguli pasangan calon YS Dalipang-Simon Liling (Yes) yang diusung Partai Demokrat
Di Pilkada putaran kedua, Golkar yang sebelumnya mengusung Daniel Rendeng memilih mengusung Sobat, sedangkan Demokrat ikut menyokong Dalipang yang di putaran pertama maju sebagai calon melalui jalur independen.
Hasil real quick count yang dilakukan Adhyaksa Supporting House menunjukkan pasangan Sobat unggul tipis 53,11 persen di putaran kedua atas pasangan Yes yang meraih 46,89 persen suara. Direktur Adhyaksa Irvan AB, petang ini, mengatakan, hasil quick count itu sudah mencapai 80 persen. tribunnews.com
Pilkada Toraja Utara Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daereh Torut ke 2
0 comments Posted by ai at 9:44 AMPilkada Toraja Utara Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daereh Torut ke 2 - Pasangan calon bupati Toraja Utara, YS Dalipang dan Simon Liling, serta pasangan Frederik Batti Sorring dan Frederik Buntang Rombe Layuk bersepakat pemilihan kepala daerah dilakukan dengan damai. Acara penandatanganan kesepakatan digelar di gedung DPRD Toraja Utara, 10 Januari 2011.
Pasangan calon bupati Toraja Utara, YS Dalipang dan Simon Liling, serta pasangan Frederik Batti Sorring dan Frederik Buntang Rombe Layuk bersepakat pemilihan kepala daerah dilakukan dengan damai. Acara penandatanganan kesepakatan digelar di gedung DPRD Toraja Utara, pagi tadi.
Pemilihan putaran kedua akan digelar 11 januari 2011. Kedua pasangan calon menjadi peraih suara terbanyak pertama dan kedua. Dari tujuh pasangan calon yang ikut pemilihan putaran pertama pada November tahun lalu, tidak ada yang dinyatakan sebagai pemenang.
Ketua KPU Johanis Banga Rombe mengatakan, penandantanganan pilkada damai tersebut untuk mengingatkan kembali kedua kandidat. "Pada putaran pertama juga kita gelar kesepakatan seperti ini," katanya,
Dia berharap kedua pasangan mampu menularkan kesepakatan itu kepada seluruh pendukungnya. "Kita berharap pilkada putaran kedua ini aman seperti putaran pertama," ujar Johanis.
Petugas keamanan menurunkan sebanyak 800 personel untuk mengamankan pemilihan besok. Wakil Kepala Polres Tana Toraja, Komisaris Andi Yoseph Enoch pengamanan tersebut berasal dari Polres Toraja dibantu dari Polres Enrekang, Sidrap, dan Palopo, serta dari Brigade Mobil Polda Sulsel dan Barat, Parepare, dan Baebunta.
" Petugas akan menjaga objek-objek vital seperti kantor KPU, kantor bupati, DPRD dan lainnya," kata Yosep.tempointeraktif.com
Monday, January 10, 2011
Pilkada Cianjur Hasil Perolehan Penghitungan Suara Pemilukada Calon Bupati Wakil Bupati Kabupaten Cianjur periode 2011-2016
0 comments Posted by ai at 9:53 AMPilkada Cianjur Hasil Perolehan Penghitungan Suara Pemilukada Calon Bupati Wakil Bupati Kabupaten Cianjur periode 2011-2016 - Dengan alasan pertimbangan psikologis pasangan calon bupati dan wakil Bupati Cianjur pada Pemilukada 2011, KPU Kabupaten Cianjur tidak mengumumkan rekapitulasi sementara hasil pemungutan suara.
Selain itu, KPU juga memberikan keleluasaan kepada PPK di 32 kecamatan untuk melakukan proses rekapitulasi. "Kami akan mengumumkan hasil rekap jika sudah memegang data dari 32 PPK yang ada diwilayah Kabupaten Cianjur," kata Ketua KPU Kabupaten Cianjur Unang Margana, kepada wartawan, Senin (10/1/2011).
Berdasarkan jadwal, hari ini data dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) diserahkan ke PPK. Karena itu, hari ini KPU belum akan mengumumkan hasil rekap berdasarkan data
PPK, bukan data langsung dari tempat pemungutan suara (TPS).
"Hari ini hasil rekap sementara tidak kami umumkan. Tadinya, KPU akan memberikan informasi kaitan jalannya rekap sementara. Namun setelah dipertimbangkan dengan berbagai alasan, rencana itu dibatalkan. Kami tidak mau mendahului jalannya rekap ditingkat TPS," sebut dia.
Proses rekapitulasi di tingkat PPK akan berlangsung selama tiga hari, yaitu mulai 11 - 13 Januari 2011. Setelah itu baru masuk ke KPU pada tanggal 14 Januari. "Pada tanggal 16 Januari akan ketahuan siapa yang memenangkan pemilukada," pungkasnya.
Hari ini Kabupaten Cianjur memilih bupati periode 2011-2016. Enam pasangan calon akan memperebutkan suara sebanyak 1.581.015 pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Mereka menggunakan hak pilihnya di 3.740 tempat TPS yang tersebar di 32 kecamatan.
Keenam pasang calon bupati tersebut masing-masing Hidayat Atori-U Suherlan, Dadang Sufianto-RK Dadan, Hidayat Makbul- Sumitra, Ade Barkah Surachman-Kusnadi Sundjaya, Tjetjep Muchtar Soleh-Suranto, dan Maskana Sumitra-Ade Sanoesi. inilah.com
Labels: jawa barat, politik
KPU Cianjur : Pelaksanaan Pilkada Cianjur Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur 2011
0 comments Posted by ai at 8:32 AMKPU Cianjur : Pelaksanaan Pilkada Cianjur Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur 2011 - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur, menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur pada hari Senin 10 Januari 2011.
Penetapan tersebut, berdasarkan surat dari KPU Kabupaten Cianjur dengan nomor surat 2/Kep.KPU/Cjr/VI/2010. Dan Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan paling lambat satu bulan sebelum masa jabatan berakhir. untuk Kabupaten Cianjur dilaksanakan pada hari kerja yang diliburkan yaitu pada tanggal 10 Januari 2010, Ketua KPU Cianjur, Unang Margana, mengatakan pemilukada kali ini , berbeda dengan pemilukada sebelumnya.
Seperti adanya peluang bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati dari perseorangan, dan sistem pemungutan suara tidak dengan sistem contreng, tetapi kembali ke sistem lama yaitu dengan sistem coblos. Jumlah pemilih untuk pemilukada tahun 2011 sebanyak 1,6 juta. Yang tersebar di 3,745 TPS (Tempat Pemungutan Suara) berada di 348 Desa dan 32 wilayah kecamatan.
Selain itu Unang Margana menjelaskan, bahwa pertimbangan pelaksanaan pada hari Senin adalah karena persiapan KPPS dalam menyiapkan TPS. Tingkat partisipasi hak pilih oleh masyarakat di hari awal dalam minggu pertama biasanya lebih antusias. Dan sebagai antisipasi antisipasi apabila ada kemungkinan dilakukan dua putaran, bagi yang akan mengajukan keberatan terhadap penetapan KPU melalui Mahkamah Konstitusi juga masih ada jeda hari kerja. Tidak dilaksanakannya pada hari Jumat, Sabtu dan minggu yaitu menghormati hari besar keagamaan, supaya tidak mengganggu kegiatan peribadatan.
Penetapan hari kerja yang diliburkan yaitu tanggal 10 Januari 2019, sudah disosialisasikan kepada semua masyarakat Cianjur. PNS pemerintah Kabupaten Cianjur, BUMN, BUMD, dan para karyawan swasta lainnya. Dengan harapan pada pelaksanaan nanti semua warga masyarakat yang memiliki hak pilih, dapat melaksanakan hak pilihnya di TPS yang telah ditetapkan dalam surat panggilan pencoblosan.cianjurkab.go.id
Labels: jawa barat, politik
Inilah 9 Kebohongan Baru Pemerintah Indonesia Sepanjang 2010 Lalu
0 comments Posted by ai at 6:07 AMInilah 9 Kebohongan Baru Pemerintah Sepanjang 2010 Lalu - Jaman sekarang ini berbohong sepertinya menjadi Hal yang "Lumrah" Biasa" demi mencapai sesuatu, demi menutupi sesuatu dll yang barangkali selalu memiliki konotasi yang negatif. Tapi jika yang melakukan kebohongan itu adalah suatu pemerintahan....
Selain menyampaikan pernyataan terkait sembilan kebohongan lama pemerintah, tokoh-tokoh lintas agama dan pemuda juga membacakan sembilan kebohongan baru pemerintah yang terjadi sepanjang 2010. Hal itu disampaikan, Senin (10/1/2011) di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta.
Sembilan kebohongan baru pemerintah itu berkenaan dengan kebebasan beragama; kebebasan pers; perlindungan terhadap TKI-pekerja migran; transparansi pemerintahan, pemberantasan korupsi; pengusutan rekening mencurigakan (gendut) perwira Polisi; politik yang bersih, santun, beretika; kasus mafia hukum yang salah satunya adalah kasus Gayus H Tambunan; dan terkait kedaulatan NKRI.
Salah seorang pemuda, Riza Damanik, menyampaikan, kebohongan pertama pemerintah adalah saat presiden berpidato pada 17 Agustus 2010 yang isinya menjunjung tinggi pluralisme, toleransi, dan kebebasan beragama. Padahal kenyataannya, janji tersebut tidak terpenuhi.
Sepanjang 2010 terjadi 33 penyerangan fisik atas nama agama. "Mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri mengatakan 2009 terjadi 40 kasus kekerasan ormas, 2010 menjadi 49 kasus," katanya.
Kebohongan kedua, terkait kebebasan pers. Presiden menjanjikan jaminan terhadap kebebasan pers dan kepolisian berjanji akan menindak tegas setiap kasus kekerasan terhadap insan pers. "Namun, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat selama 2010 kasus kekerasan pers sebanyak 66 kasus meningkat dari 2009 yang 56 kasus," kata Riza.
Ketiga, kebohongan terkait perlindungan terhadap TKI atau pekerja migran. Presiden berjanji akan melengkapi TKI dengan telepon genggam agar tidak terjadi ketertutupan informasi, namun nyatanya, telpon genggam tidak juga diberikan dan memorandum untuk melindungi para TKI tidak juga dilakukan.
Keempat, terkait transparansi pemerintahan. Aktivis pemuda, Stefanus Gusma, membacakan, Presiden SBY menyatakan bahwa kepindahan mantan menteri keuangan Sri Mulyani ke Bank Dunia adalah atas dasar permintaan Bank Dunia. Namun, di sebuah media nasional diungkapkan bahwa kepindahan Sri Mulyani sesungguhnya merupakan paksaan dari presiden. Seorang pejabat Kementrian Keuangan mengatakan bahwa Sri Mulyani tidak pernah berniat mengundurkan diri.
Kelima, lanjut Gusma, terkait pemberantasan korupsi. Presiden berkali-kali berjanji akan memimpin sendiri pemberantasa korupsi di Indonesia. "Namun, riset ICW, dari pernyataan SBY yang mendukung korupsi hanya 24 persen yang terlaksana," katanya.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar melanjuykan, kebohongan keenam pemerintah adalah tentang pengusutan rekening gendut para pewira Polri. Presiden menginstruksikan jika ada pelanggaran hukum, yang terkait harus diberikan sanksi. Jika tidak, Kapolri harus menjelaskan kepada masyarakat.
Namun kenyataannya, kata Haris, sampai saat ini baik masalah rekening gendut maupun pelaku penganiayaan aktivis ICW, Tama S Langkan masih misterius. "Bahkan 7 Agustus 2010 dan 29 Desember 2010 dua Kapolri mengatakan kasus ini ditutup," katanya.
Kebohongan ketujuh, Presiden menjanjikan politik yang bersih, santun, dan beretika. Padahal kenyataannya, lanjut Haris, hingga kini, Andi Nurpati masih menjadi pengurus Partai Demokrat meskipun sudah diberhentikan tidak hormat oleh Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Andi Nurpati melanggar peraturan KPU," imbuhnya.
Kedelapan, lanjut aktivis ICW, Tama S Langkun, terkait kasus mafia hukum. Kapolri Jenderal Timur Pradopo berjanji menyelesaikan kasus pelesiran terdakwa mafia pajak Gayus H Tambunan dalam 10 hari. Tapi kenyataannya tidak ada keterangan pers tentang hal tersebut.
"Kapan Gayus keluar, pergi naik apa, dengan siapa, aktivitasnya, sekarang malah mencuat kasus baru, Gayus pelesir ke luar negeri," kata Tama.
Dan kesembilan, kebohongan pemerintah menyangkut kedaulatan NKRI. Pada 1 September di Mabes TNI Cilangkap Presiden menyampaikan bahwa perlakuan tidak patut terhadap tiga petugas KKP sedang diusut. Pemerintah Malaysia sedang menginvestigasi masalah tersebut. "Tapi sampai saat ini tidak pernah diumumkan penjelasan atau hasil investigas apapun," pungkas Tama.
dikutipdari: http://nasional.kompas.com/read/2011/01/10/20290154/Inilah.9.Kebohongan.Baru.Pemerintah-5
dikutipdari: http://nasional.kompas.com/read/2011/01/10/20290154/Inilah.9.Kebohongan.Baru.Pemerintah-5
Labels: politik
Sunday, January 9, 2011
Kpu Kabupaten Tasikmalaya : Pasangan Nomor 6 Uu Ruzhanul Ulum dengan Ade Sugianto Unggul Sementara
0 comments Posted by ai at 8:34 AMKpu Kabupaten Tasikmalaya Pasangan Nomor 6 Uu Ruzhanul Ulum dengan Ade Sugianto Unggul Sementara - Pasangan Uu Ruzhanul Ulum - Ade Sugianto, dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya sementara unggul berdasarkan data yang diterima KPUD setempat, Minggu (9/1)pukul 20.00 WIB.
Pasangan Uu-Ade Sugianto memperoleh 96.666 suara atau 33,65% dari jumlah total suara sah sementara yang masuk ke KPUD di beberapa daerah di 39 Kecamatan sebanyak 287.247 suara.
Pasangan lain yang memperoleh unggul kedua yakni pasangan nomor urut 8, HE Hidayat dengan Asep Ahmad Djaelani, memperoleh 83.879 suara atau 29,20%.
Sementara pasangan lain yang memperoleh suara terbanyak ketiga nomor urut 2, Subarna dengan Dede T Widarsih, sebanyak 52.306 suara atau 18,21%, selanjutnya pasangan nomor urut 1, Endang Kusnaeni-Suparman, memperoleh 4.439 suara atau 1,56%.
Selanjutnya nomor urut tiga Endang Hidayat-Ahmad Juhana memperoleh 7.915 suara atau 2,76%, nomor urut 4 pasangan Ahmad Saleh-Ucu Asep Dani memperoleh 22.835 suara atau 7,95%.
Nomor urut 5 Harmaen Muchyi-Tachman Iding Husein, memperoleh 5.271 suara atau 1,84%, dan nomor urut 7 Ade Sumia-Nanang Mamur memperoleh 13.882 suara atau 4,83%.
Sementara itu perhitungan sementara itu dari suara sah sebanyak 287.247 yang tidak sah 8.425 suara dari total suara yang masuk ke KPUD Kabupaten Tasikmalaya 295.672 suara.
Sementara itu ketua KPUD Kabupaten Tasikmalaya, Deden Nurul Hidayat, data tersebut baru sementara yang masuk ke KPUD dari beberapa kecamatan.
Selanjutnya kata Deden, data akan terus berubah seiring setiap PPK melaporkan perkembangan data hasil perhitungan suara di masing-masng tingkat kecamatan.
\
"Data ini terus berubah-rubah, karena di masing-masing PPK hingga sore ini masih melakukan perhitungan suara," kata Deden.mediaindonesia.com
Labels: jawa barat, politik
Pilkada Tasikmalaya Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tasikmalaya
0 comments Posted by ai at 7:13 AMPilkada Tasikmalaya Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tasikmalaya - Hari minggu tanggal 9 Januari 2011 Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menggelar Pemilihan Kepala Daerah. Pelaksanaan Pilkada Tasikmalaya tersebut untuk menentukan bupati dan wakil bupati Tasikmalaya periode 2011-2015. Terdapat delapan pasangan calon, empat diantaranya adalah pasangan dari jalur perseorangan.
Berikut ini berita perolehan suara sementara Pilkada Tasikmalaya :
Berdasarkan data sementara dari 37 Kecamatan peserta Pilkada Tasikmalaya, Minggu (9/1/2011) pukul 20:00 WIB, pasangan nomor urut 6, Uu Ruzhanul Umum dan Ade Sugianto (HUDA) unggul, dan sisanya dari dua kecamatan masih melakukan perhitungan.
Berdasarkan data yang diterima KPUD, pasangan Huda memperoleh 249.199 suara atau 32,37 persen dari jumlah suara sah sementara yang masuk 769.868 suara atau 96,90 persen.
Pasangan lain yang unggulan kedua yakni pasangan nomor urut 8 HE Hidayat dengan Asep Ahmad Djaelani memperoleh 208.409 suara atau 27,07 persen.
Sementara pasangan lain yang memperoleh suara terbanyak ketiga nomor urut 2 Subarna dengan Dede T Widarsih sebanyak 2 163.736 suara atau 21,27 persen.
Selanjutnya pasangan nomor urut satu dalam Pilkada Endang Kusnaeni-Suparman, dari calon perseorangan memperoleh 14.936 suara atau 1.94 persen.
Nomor urut tiga Endang Hidayat-Ahmad Juhana memperoleh 25.308 suara atau 3,29 persen. Nomor urut 4 pasangan Ahmad Saleh-Ucu Asep Dani dari partai Demokrat memperoleh 55.397 suara atau 7,20 persen.
Nomor urut 5 Harmaen Muchyi-Tachman Iding Husein, memperoleh 13.155 suara atau 1,71 persen dan nomor urut 7 Ade Sumia-Nanang Mamur memperoleh 39.728 suara atau 5,16 persen.
Perhitungan sementara itu dari suara sah sebanyak 769.868 suara atau 96,90 persen, suara yang tidak sah 24.607 suara atau 3,10 persen dari total suara sementara yang masuk ke KPUD 794.475 suara atau 62,15 persen.berita8.com
Labels: jawa barat, politik
Pilkada Grobogan Hasil Pemenang Penghitungan Perolehan Suara Pilkada Grobogan
0 comments Posted by ai at 6:45 AMPilkada Grobogan Hasil Pemenang Penghitungan Perolehan Suara Pilkada Grobogan - Hasil quick count (Perhitungan cepat) Pilkada Grobogan yang dilakukan Jaringan Suara Indonesia (JSI), Minggu (9/1), menempatkan pasangan nomor urut satu, Sri Sumarni-Pirman unggul dengan raihan 41,1 persen.
Mereka hanya menang tipis atas pasangan nomor urut tiga, Bambang Pudjiono-Icek Baskoro yang meraup 40,19 persen.
Pasangan nomor urut dua, Pangkat Djoko Widodo-Nur Wibowo berada di peringkat ketiga dengan poin 13,26 persen. Kemudian disusul pasangan Bambang Budi Satyo-Edy Mulyanto yang mendapat 5,46 persen.
Menurut Wakil Direktur JSI Fajar S Tamin, perhitungan yang dilakukan JSI mengambil sampel 280 TPS dengan jumlah suara 81.155. Hingga pukul 15.00 WIB, data tersebut sudah masuk seratus persen. Berdasar data empiris, tingkat kesalahan sampel yang digunakan lebih kurang satu persen.
Dia menambahkan, Pilkada Grobogan kali ini sangat ketat. Pasalnya, pasangan nomor urut satu dan tiga, selisihnya sangat tipis, sekitar 0,9 persen. "Angka ini masih mungkin berubah. Namun, pasangan nomor urut satu berpeluang memenangi Pilkada Grobogan," ujar Fajar saat jumpa pers di The Sunan Hotel, Solo, Minggu (9/1).
Jika mengacu pada zona kecamatan, pasangan yang diusung PDIP, PD, PAN, PDS itu berhasil menguasai dua zona, yakni Grobogan 1 (Geyer, Purwodadi, Toroh) dan 2 (Gabus, Kradenan, Pulo Kulon).
Di zona 1, Sri Sumarni-Pirman meraih 44,09 persen yang disusul Bambang Pudjiono-Icek Baskoro (41,07 persen). Kemudian, di zona 2, pasangan nomor urut satu memimpin jauh dengan perolehan 47,71 persen yang diikuti pasangan Bambang-Icek (34,52 persen).
Sementara, pasangan Bambang-Icek mendominasi di zona 3 (Brati, Godong, Klambu, Penawangan), zona 4 (Grobogan, Ngaringan, Tawang Harjo, Wirosari) dan zona 5 (Gubug, Karang Rayung, Kedung Jati, Tanggung Harjo, Tegowanu).
Untuk di zona 3, mereka memperoleh 44,09 persen dan mengalahkan Sri-Pirman dengan poin 35,66 persen. Sedangkan, di zona 4, Bambang-Icek menang tipis atas Sri-Pirman. Perbandingannya, yakni 41,65 persen: 41,53 persen. Sementara, pada zona 5, Bambang-Icek meraup 38,22 persen, kemudian disusul Sri-Pirman dengan raihan 36,03 persen. suaramerdeka.com
Labels: jawa tengah, politik
Friday, December 24, 2010
Macam Macam Budaya Politik Di Indonesia - Untuk lebih mengenal ilmu politik tak ada salahnya blog ini menulis tentang macam-macam politik yang ada. Ternyata ada beberapa politik di dunia yang mungkin kita tidak ketahui.
Berikut ini adalah nama macam macam budaya politik untuk menambah pengetahuan tentang politik :
a. Budaya Politik Parokial
Budaya Politik Parokial yaitu berada dalam wilayah atau lingkup yang kecil. Pelaku politik atau politikus melakukan peranananya di dalam berbagai bidang karena belum adanya spesialisasi.
b. Budaya Politik Sebagai Subjek
Budaya Politik Sebagai Subjek macam budaya politik yang ini berada dalam suatu wilayah yang agak lebih lebih besar dari sebelumnya. Contohnya pada penduduk di kota yang telah memiliki kesadaran politik yang cukup tinggi dan ketaatan serta royalitas kepada pemimpin politik yang cukup besar.
c. Budaya Politik Sebagai Peserta
Budaya Politik Sebagai Peserta merupakan macam budaya politik selanjutnya yaitu berada dalam masyarakat yang telah memiliki kesadaran akan politik, artinya sudah berperan dalam dunia politik serta ikut aktif di dalam memainkan peranan politik, baik dalam sistem atau input maupun di luar sistem atau output.
d. Tipe Budaya Politik Campuran yang meliputi
ada beberapa type mengenai budaya politik ini di antaranya adalah parochial subject culture, subject participant culture, parochial participant culture serta civic culture
Berdasarkan sikap seseorang terhadap budaya politik, nilai-nilai dan kecakapan politik yang dimiliki seseorang budaya politik dapat digolongkan dengan berdasarkan pada orientasi-orientasi seorang warga negara terhadap kehidupan politik serta pemerintahannya, yaitu sebagai berikut :
a. Budaya Politik Partisipan
b. Budaya Politik Subjek
c. Budaya Politik Parokial
Labels: politik, politik indonesia
Sunday, December 19, 2010
Sistem Politik Di Indonesia - Mengenai sistem politik yang terdapat di Indonesia banyak diartikan sebagai kumpulan/keseluruhan dari berbagai kegiatan yang ada dalam Negara Indonesia. Misalnya hal yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Yang termasuk dalam sistem politik Indonesia adalah proses penentuan tujuan, sebuah upaya yang di lakukan untuk mewujudkan tujuan, metode pengambilan keputusan, penyeleksian serta penyusunan skala prioritasnya.
Pengertian sistem politik
Pengertian Sistem yaitu suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan bersifat terorganisasi. Sedangkan Pengertian dari politik adalah kata politik berasal dari bahasa yunani yaitu POLIS yang memiliki arti Negara kota.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan berpolitik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
Pengertian Sistem Politik
Ada pengertian dari sistem politik yang menurut Drs. Sukarno bahwa sistem politik merupakan sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk menjadi satu kesatuan yang berhubungan antara yang satu sama yang lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.
Sedangkan kalau menurut Rusadi Kartaprawira bahwa Sistem Politik adalah satu mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langggeng. Dari Bebagai sumber.
Labels: politik, politik indonesia
Friday, December 17, 2010
Pengertian Budaya Politik Di Indonesia - Budaya politik memiliki pengertian secara umum sebagai sebuah nilai dan keyakinan yang di miliki oleh masyarakat. Budaya politik di Indonesia biasanya terbagi dalam kelompok elit dengan kelompok massa.
Pengertian Budaya Politik Di Indonesia Secara Umum, Artikel pengertian budaya politik ini bersumber dari http://y0645.wordpress.com/2009/07/26/pengertian-budaya-politik/
Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitenya. Seperti juga di Indonesia, menurut Benedict R. O’G Anderson, kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite dengan kelompok massa.
Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. Dengan kata lain, bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu. Lebih jauh mereka menyatakan, bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.
Berikut ini adalah beberapa pengertian budaya politik yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk lebih memahami secara teoritis sebagai berikut :
1. Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberikan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.
2. Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Yang pertama menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme. Yang kedua (aspek generik) menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik, seperti militan, utopis, terbuka, atau tertutup.
3. Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan.
4. Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat. Pola kepemimpinan (konformitas atau mendorong inisiatif kebebasan), sikap terhadap mobilitas (mempertahankan status quo atau mendorong mobilitas), prioritas kebijakan (menekankan ekonomi atau politik).
Dengan pengertian budaya politik di atas, nampaknya membawa kita pada suatu pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu. Dengan orientasi yang bersifat individual ini, tidaklah berarti bahwa dalam memandang sistem politiknya kita menganggap masyarakat akan cenderung bergerak ke arah individualisme. Jauh dari anggapan yang demikian, pandangan ini melihat aspek individu dalam orientasi politik hanya sebagai pengakuan akan adanya fenomena dalam masyarakat secara keseluruhan tidak dapat melepaskan diri dari orientasi individual.
Labels: budaya indonesia, politik, politik indonesia
Saturday, December 11, 2010
Budaya Politik Indonesia - Indonesia memiliki anekaragam budaya. Budaya politik di adalah sebuah pola dari sebuah perilaku suatu masyarakat yang ada di dalam kehidupan benegara, pada penyelenggaraan administrasi negara, sistem politik pemerintahan, hukum negara, adat istiadat dalam masyarakt, serta kebiasaan yang di lakukan oleh masyarakat setiap harinya.
Budaya politik di Indonesia merupakan sebuah cerminan dari sikap dengan ciri khas warga negara terhadap sebuah sistem politik. Manusia merupakan makhluk sosial, dan sering berinteraksi terhadap manusia lainnya sehingga tidak bisa lepas dengan yang namanya komunikasi. Hal ini dikatakan oleh Edward T. Hall, "bahwa Budaya adalah komunikasi" dan sebaliknya “Komunikasi adalah budaya”.
Untuk mengetahui sejauh mana adanya kaitan budaya politik dalam komunikasi politik di Indonesia, pembahasan yang pertama adalah bagaimana menjelaskan tentang budaya politik. Budaya politik adalah sebuah sistem, nilai dan juga keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, adakalanya terdapat perbedaan dalam memandang budaya politik seperti antara pandangan masyarakat umum dengan para elitenya.
Ada beberapa type mengenai budaya politik yang bersumber dari http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_politik diantaranya adalah :
Budaya politik yang di sebut dengab parokial, yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah.
Budaya politik kaula (subjek), yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif.
Budaya politik partisipan,yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik.
Budaya Politik di Indonesia
Hirarki yang Tegar/Ketat
Masyarakat Jawa, dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia, pada dasarnya bersifat hirarkis. Stratifikasi sosial yang hirarkis ini tampak dari adanya pemilahan tegas antara penguasa (wong gedhe) dengan rakyat kebanyakan (wong cilik). Masing-masing terpisah melalui tatanan hirarkis yang sangat ketat. Alam pikiran dan tatacara sopan santun diekspresikan sedemikian rupa sesuai dengan asal-usul kelas masing-masing. Penguasa dapat menggunakan bahasa 'kasar' kepada rakyat kebanyakan. Sebaliknya, rakyat harus mengekspresikan diri kepada penguasa dalam bahasa 'halus'. Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial semacam itu antara lain tercemin pada cara penguasa memandang diri dan rakyatnya.
Kecendrungan Patronage
Pola hubungan Patronage merupakan salah satu budaya politik yang menonjol di Indonesia.Pola hubungan ini bersifat individual. Dalam kehidupan politik, tumbuhnya budaya politik semacam ini tampak misalnya di kalangan pelaku politik. Mereka lebih memilih mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungn dari basisnya.
Kecendrungan Neo-patrimoniaalistik
Salah satu kecendrungan dalam kehidupan politik di Indonesia adalah adanya kecendrungan munculnya budaya politik yang bersifat neo-patrimonisalistik; artinya meskipun memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik zeperti birokrasi, perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial.
Ciri-ciri birokrasi modern:
Adanya suatu struktur hirarkis yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi
Adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tegas.
Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi, dan standar-standar formalyang mengatur bekerjanya organisasi dan tingkah laku anggotanya
Adanya personil yang secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan atas dasar karier, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan.
Labels: budaya indonesia, politik
Subscribe to:
Posts (Atom)
LinkWithin
